Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 Resmi Diluncurkan, Menteri AHY Harap Bisa Dorong Investasi dan Kepastian Hukum

  Radar Istana.Jakarta -  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampi...

 

Radar Istana.Jakarta -

 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi Presiden Terpilih sekaligus Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dalam Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) 2.0 dan penyerahan White Paper One Map Policy Beyond 2024 pada Kamis (18/07/2024). Prabowo Subianto dalam hal ini hadir mewakili Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPB berharap agar Kebijakan Satu Peta 2.0 dapat segera diterapkan untuk memudahkan investasi pemerintah maupun swasta.

“Jika kita bisa menghadirkan peta-peta skala besar yang kemudian bisa digunakan untuk membuat RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), ini penting sekali bagi para investor, juga para pemerintah daerah, untuk menentukan tata ruang dan kebutuhan untuk industri dan pertumbuhan ekonomi lainnya," ujar Menteri AHY kepada awak media selepas acara di Jakarta. 

Menurut Menteri AHY, Kebijakan Satu Peta yang diselaraskan pada tata ruang, akan memberikan kepastian hukum terhadap para pengusaha yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. 

"Oleh karena itu, kami tentu mempersiapkan rencana strategis terkait dengan tata ruang penggunaan lahan di berbagai daerah dan _One Map Policy_ ini menjadi penting sekali karena seringkali permasalahan yang muncul itu terkait tumpang tindih," ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, Kebijakan Satu Peta adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Dengan adanya kebijakan ini, seluruh kebijakan pemerintah yang berbasiskan spasial akan mengacu pada satu peta yang sama.

Pada kegiatan ini, Prabowo Subianto menyampaikan, Kebijakan Satu Peta ini ada untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. "Yang kita capai ini adalah One Map Policy yang sangat strategis, dengan One Map Policy ini akan menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang, sehingga proses pembangunan bisa cepat. Kecepatan sekarang adalah suatu elemen daripada pemerintahan yang efektif," kata Prabowo Subianto.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, jumlah peta yang tercantum dalam Geoportal KSP 2.0 sudah meningkat. "Ini menandai delapan tahun peluncuran Kebijakan Satu Peta dan telah dibuat 151 peta tematik dari 23 kementerian dan lembaga," tuturnya.

Hadir dalam kegiatan peluncuran ini, sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju. Turut hadir mendampingi Menteri AHY, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Dony Erwan Brilianto. 

(Zulham Daeng)