DPRD Minta Kepada Bupati Polman,Agar Tahapan Pilkades di Tunda

  Polman Radar Istana -Regulasi Peraturan Daerah (Perda) ,terkait Pilkades Tahun 2021 di Kabupaten Polewali Mandar, kini menjadi Polemik dar...

Jaga Kebersihan Mako, Kapolres Ajak Anggota Laksanakan Kurve di Mako Polres Polman.

Pembukaan seleksi Tilawatil Quran dan Hadis di buka Gubernur Sulbar.

Memasuki 8 Tahun Kepemimpinan AIM BENAR,Kabupaten Polman Raih 112 Piagam penghargaan.

 

Polman Radar Istana

-Regulasi Peraturan Daerah (Perda) ,terkait Pilkades Tahun 2021 di Kabupaten Polewali Mandar, kini menjadi Polemik dar berbagai pihak,termasuk, DPRD,LSM Lamdes dan Aliansi Masyarakat Polma,sehingga DPRD Polman telah mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati,terkait penumdaan tahapan Pilkades sambil menunggu hasil revisi Perda terkait regulasi Pilkades  di Polman yang direncanakan  akan dilaksanakan,Bulan Novwmber 2021 mendatang.

Ketua  Dprd Kabupaten Polman,Jufri Mahmud,menjelaskan, surat Rekomendasi  yang ditujukan kepada Bupati Polman, adalah surat permintaan penundaan tahapan Pilkades Tahun 2020,karena  Perda sebagai Pedoman yang mengatur Pilkades akan direvisi

Revisi itu  dilakukan  atas desakan dari pemerhati Desa ,termasuk Aliansi Masyarakat  Kabupaten Polman dan Lembaga LSM Lamdes,namun sebelum rekomendasi tersebut kami keluarkan,terlebih dahulu dilakukan  Rapat dengar pendapat (RDP)beberapa kali bersama  Aliansi Masyarakat Polman,LSM Lamdes,DPMD Polman dan ,Kabag Hukum.termasuk hasil  rapat unsur pimpinan Praksi DPRD

Usulan Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Polman,.kepada Bupati,agar tahapan Pilkades 2021 ditunda dulu, sambil  menunggu hasil revisi perda yang sementara bergulir,termasuk  yang akan direvisi
Perda nomor  5 Tahun 2017,,terkait regulasi Pilkades yang dinilai tidak  relepan   lagi, atas lahirnya Peraturan dalam Negri Nomor 72   Tahun 2020.

'''Apabila  Dinas Pemnerdayaan Masyarakat  dan Desa(DPMD)selaku Panitia Pilkades Kabupaten masih tetap melanjutkan tahapan,maka kami akan mengambil langkah hak interpelasi",Tegas Jufri Mahmud.

Surat rekomendasi kami di Dprd yang dilayangkan kepada Bupati ,telah dibalas oleh Bupati dan isi surat balasannya mengatakan,revisi Perda,itu hak inisiatif Dprd,sehingga hari ini Selasa 07/09/2021 kami mengundang semua Pemerhati Desa,antara lain Apdesi Polman,Atpednas ,HMI dan LSM,rapat hari ini kami.meminta kepada semua Pemerhati Desa yang hadir untuk memberikan masukannya, adanya polemik yang terjadi,regulasi Perda yang mengatur Pilkades,termasuk tes wawancara dan tes tertulis,kalau kami di DPRD mayoritas menyetujui jika tes wawancara ditidiakan.

Wakil Ketua 1 DPRD Polman,Amiruddin,SH menambahkan,Kami dari DPRD Polman berharap pilkadea serentak di 67 Desa di Polman  bisa  berlansung Tahun ini,namun kami.berharap kepada Bupati,agarTahapannya ditunda  dulu,sambil  menunggu  hasil revisi  Perda  yang mengatur Pilkades,termasuk didalamnya tes wawancara,kalau kami di DPRD bersepakat untuk meniadakan  tes wawancara.

Kalau perda direvisi, Pilkades  tidak akan menyebrang ke Tahun 2022,  revisi Perda , itu hanya memakan waktu 1 Bulan lamanya,hal tersebut dikatakan Amiruddin saat dikonfirmasi,di kantor DPRD,Selasa 08/09/2021",Jelas Amiruddin.

Menanggapi hal revisi  yang  akan dilakukan DPRD ,Ketua Panitia Pilkades Kabupaten Polman,Abdul Malik berharap kalau peraturan Daerah tentang Pilkades direvisi, jangan tahapan Pilkades ditunda,biarlah Perda direvisi sambil beriringan dengan tahapan Pilkades karena tahapan sedang bergulir,jelas Abdul Malik saat dikonfirmasi diruang kerjanya,Kamis 08/09/2021.(Syukur)