PEKALONGAN-RI Poyek Penataan Kawasan Taman Laut di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, Proyek senilai 48,9 milyar yang dikerjakan oleh p...
PEKALONGAN-RI
Poyek Penataan Kawasan Taman Laut di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah,
Proyek senilai 48,9 milyar yang dikerjakan oleh penyedia jasa PT.Abadi Prima Intikarya (APIK) diduga melanggar dan menabrak berbagai aturan sehingga saat ini menjadi sorotan dari berbagai elemen masyarakat khususnya awak media yang tergabung dalam Sekber Insan Pers Jawa Tengah(IPJT) DPC Pekalongan Raya.
Sebagaimana beberapa waktu lalu Sekber IPJT DPC Pekalongan Raya sempat melayangkan surat guna melakukan konfirmasi perihal papan nama proyek, alat pelindung kerja(APD) progress pelaksanaan kegiatan dan mekanisme pengadaan tanah urugan( Qoary).
Pertemuan yang diadakan antara PT.APIK dan Sekber IPJT Pekalongan pada 19 april.2021 lalu menghasilkan kesanggupan bahwa PT.APIK akan melaksanakan permintaan dari Sekber IPJT untuk mematuhi aturan yang ada. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PT.APIK, Amir dan Firdaus bahwa pada prinsipnya pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang benar.
"Terima kasih atas saran dan masukan dari teman teman wartawan dalam hal ini Sekber IPJT Pekalongan dan segala kekurangan akan segera kami penuhi" terang Amir selaku Humas dari PT.APIK.
Sangat disayangkan hingga berita ini diturunkan kesepakatan dan kesanggupan dari PT.APIK dilanggar, karena dari.hasil pemantauan awak media dilapangan pada jum'at (30/4) masih saja terjadi pelanggaran diantaranya: papan nama tidak dipasang diluar pagar proyek, sehingga publik tidak dapat melihat detail kegiatan, pelaksana proyek dilapangan bahkan humas PT APIK tidak dapat menjelaskan progress kegiatan, alat pelindung kerja tidak lengkap seperti sarung tangan, air cuci tangan tidak berfungsi karena tidak disediakan air, hal ini telah mengabaikan protokol kesehatan.
" PT.APIK jelas telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yaitu telah menabrak undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) dan Perpres nomor 70 tahun 2012 dan Permen PU nomor 12 tahun 2014 yaitu tentang regulasi yang mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek " jelas Ali Rosidin selaku Ketua Sekber IPJT Pekalongan Raya.
Lebih jauh dikatakan bahwa dalam waktu dekat Sekber IPJT Pekalongan Raya akan segera melayangkan surat Somasi kepada KPA/PPK Satker Pelaksana Prasarana Pemukiman Wilayah I Jawa Tengah.
" Ya benar kami akan melayangkan somasi kepada Satker Pelaksana Prasarana Pemukiman Wilayah I Jateng di Semarang, agar proyek ini dikerjakan dengan pengawasan yang ketat" tegas Ali yang merasa kecewa dengan Humas PT. APIK.
Berdasarkan data dan narasumber yang diperoleh dari Ali Rosidin,
Menurut nya dalam waktu dekat akan bersurat ke wilayah I di Semarang Jateng, Terang Ali Rosidin kepada A'idin selaku pengurus Sekber IPJT DPC Kab.Pemalang melalui WhastApp, (Tim IPJT)
COMMENTS