Melawi. Radar Istana. Com Kembali beredar isu yang tak menyedapkan dilapangan terkait dugaan pabrik kelapa sawit dari PT Samboja inti per...
Melawi. Radar Istana. Com
Kembali beredar isu yang tak menyedapkan dilapangan terkait dugaan pabrik kelapa sawit dari PT Samboja inti perkasa (SIP)yang belum mengantongi izin pengelolaan limbah sawit serta belum memenuhi persyaratan IUPP menurut Pementan nomor 21 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri pertanian nomor 98 tahun 2013 tentang pedoman perizinan.
"Usaha perkebunan, yang mana wajib perusahaan untuk memenuhi sekurang-kurang 20 persen dari keseluruhan buah sawit dari kebun sendiri,(Fakta nya Dugaan SIP tidak memiliki kebun sendiri seperti regulasi aturan yang berlaku)
Berdasarkan konfirmasi dan informasi yang didapat dari beberapa masyarakat desa pemuar kecamatan Belimbing kabupaten Melawi bahwa Pabrik kelapa Sawit (PKS) dari PT. Samboja Inti Perkasa (SIP)diduga kuat belum memiliki perizinan pengelolaan limbah PKS. Hal ini sebenarnya pernah dilaporkan ke Polda Kalbar oleh Almarhum Mantan ketua DPRD kabupaten Melawi oleh Abang Tajudin Ketika masih menjabat. Namun sampai sekarang tindak lanjut dari laporan ini sampai sekarang belum ada.
Terbukti Pabrik Kelapa Sawit dari PT. Samboja Inti Perkasa (SIP)sekarang aktif masih menjalankan kegiatan operasional pabrik dengan mengolah tandan buah sawit ,meskipun Sudah di laporkan pada 06 April 2018 Kepada Polda Kalbar berdasar kan dari hasil Hak angket DPRD pada saat itu.
Salah satu tokoh masyarakat berinisial R.M meminta operasional pabrik Kelapa Sawit PT. SIP Supaya dihentikan. Dirinya juga meminta persoalan limbah PKS PT. SIP untuk di kaji ulang,karna persoalan PKS. PT. SIP jelas ada permasalahan hukumnya ujarnya.
Terpisah berdasarkan hasil konfirmasi dari Lembaga LI BAPAN Kepada mantan kepala Dinas lingkungan Hidup (DLH) kab. Melawi. Jaya sutardi mengatakan bahwa persoalan perizinan pengelolaan Limbah dari PKS PT. SIP🙏 adalah kelalaian pihak perusahaan PT. SIP,pihak perusahaan lah yang salah kenapa sejak awal pendirian dan pengajuan ijin UKL/UPL tahun 2016 ijin pengolahan limbah tidak di ajukan kalau kami ini adalah anak buah, apa pun perintah atasan kami tidak berani membantah, terangnya .
Di tempat terpisah Ketua tim Investigasi dari Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat
Aset Negara LI BAPAN Elisabet etarusni beserta Perwakilan DPD Kalbar lembaga patriot Nusantara PATRON Iskandar Sappe SH. mengatakan bahwa Kami akan mendampingi persoalan limbah PKS PT. SIP sampai ada kejelasan dan kepastian hukum. Karna persoalan limbah ini adalah persoalan dampaknya ke masyarakat, prihatin sebenarnya dengan situasi dan kondisi masyarakat ke depannya lagi jarak Pabrik kelapa Sawit (PKS) dari PT. Samboja Inti Perkasa ini tidak jauh dari Pemukiman Penduduk serta kawasan Fasilitas Pendidikan SMPN Pemuar ,Pungkasnya
Sampai berita ini terbit Humas dari PT. Samboja Inti Perkasa sudah di konfirmasi lewat Via WA namun masih terkesan tertutup.
Puang
COMMENTS