Radar Istana. Com kalbar Rencana penertiban bahkan penutupan pertambangan rakyat di diberbagai daerah dengan dalih penambangan tersebut ileg...
Radar Istana. Com kalbar
Rencana penertiban bahkan penutupan pertambangan rakyat di diberbagai daerah dengan dalih penambangan tersebut ilegal semakin marak akhir-akhir ini semakin diperbincangkan masyarakat.
Namun mirisnya, hingga saat ini belum terlihat adanya komitmen dan langkah kongkret yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya di kalbar.
Bahkan Pemerintah daerah terkesan membiarkan penutupan itu terjadi, dan hal tersebut akan berpotensi untuk menciptakan angka pengangguran di kalbar ungkap wakil Ketua DPD Kalbar PATRON Sim puang kepada awak media radar Istana Jum’at 19 Maret 2021 di sintang
Dikatakan Puang, ada ribuan masyarakat yang menggantungkan ekonominya pada sektor pertambangan rakyat baik itu di kabupaten kapuas hulu,sintang dan sekadau,sanggau dan di kabupaten lainya.Jika Pemerintah daerah membiarkan penutupan ini terjadi, maka sama saja Pemerintah sudah berupaya memutuskan mata rantai perekonomian masyarakat disana.
Pemerintah daerah seharusnya tidak diam, tapi bagaimana memberikan Win Solution untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat, hingga bicara legalitas perizinan dan seterusnya dibina. Bukan dibiarkan binasa atau membinasakan,” tegasnya.
Kami perna mempertanyakan ke dinas ESDM provensi beberapa waktu lalu dari dinas ESDM menyampaikan bahwa untuk penertiban dan kebijakan itu ada sama pemerintah daerah.
Menurut Puang, di saat kondisi perekonomian masyarakat di berbagai daerah relatif sulit, Pemerintah yang hingga saat ini belum berhasil membuka lapangan pekerjaan yang memadai untuk masyarakat khususnya dikalbar, justeru malah terkesan membiarkan tambang rakyat yang menjadi salah satu sumber pencaharian masyarakat untuk ditutup.
Demikian juga dengan industri sawmel dan meubel salah satu warga yang berinisial NG di kabupaten melawi menyampaikan kepada awak media bahwa bahwa semenjak wabah covid 19 ini kondisi perekonomian masyarakat khususnya di melawi sangatlah sulit. Oleh karna itu kami sebagai masyarakat memohon kepada pemerintah daerah dan aparat hukum didaerah mohon diberi kebijakan dan kelonggaran buat kami yang bergerak di kayu olahan.
Jika Pemerintah Daerah bijak dan benar-benar merakyat, semestinya yang harus diperhatikan adalah bagaimana tambang rakyat dan usaha kecil menengah UKM yang bergerak di kayu olahan bisa berjalan dengan pembinaan pemerintah sehingga mendapatkan perdana atau legalitas berupa izin dan pedoman pengelolaan yang ramah lingkungan, sehingga perekonomian dan pendapatan kami yang masyarakat kecil bisa memadai,dalam kondisi masa vandemi covid 19.
Hal ini kan menurut puang, menunjukkan indikasi bahwa Pemerintah daerah khusunya dikalbar malah lebih peduli dan berpihak kepada masyarakat kecil pada umumnya.
Oleh karena itu ia berharap, Pemerintah Kabupaten daerah dapat lebih bijaksana. Apalagi selama ini kita belum melihat sama sekali program terobosan Pemerintah Daerah dalam sektor pemberdayaan ekonomi. Bagaimana jika ribuan masyarakat yang selama ini menggantungkan perekonomiannya di sektor pertambangan rakyat dan usaha kecil menengah seperti sawmel dan meubel meminta kepada pemerintah daerah untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi mereka.
Apakah pemerintah daerah sanggup memberikan solusi kongkret untuk hal tersebut,”
“Untuk itu, Wakil Ketua DPD Kalbar Patron ini meminta kepada pemerintah daerah khusunya dikalbar segera melakukan pembinaan bagi masyarakat yang bergerak di sektor tambang rakyat dan usaha kecil menengah.
Mudah mudahan pemerintah perovensi dan pemerintah daerah beserta aparat hukum senantiasa mengayomi masyarakat khusunya masyarakat dikalbar.
Tim
COMMENTS