Cor beton jalan lintas muara teweh ke dusun bayas dan parangkampeng Tak ada PLANG PROYEKNYA APA ITU.

  www.radaristana.com 5/2/2021 Muara Teweh. Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur dan pelayanan publik menjadi tujuan pemerintah. Terpenuhi...

Kejari Sabut dengan Baik kunjungan IWO dan Ketua AJV di Kantornya. Pada,

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah,Team Penanganan bencana,dan Orari Lokal Kabupaten Hulu Sungai Tengah

KUNJUNGAN KERJA WAKAPOLDA KALTENG KE WLLKUM POLRES BARITO UTARA JUMAT 29.01.2021

 

www.radaristana.com

5/2/2021

Muara Teweh. Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur dan pelayanan publik menjadi tujuan pemerintah. Terpenuhinya pembangunan  infrastruktur publik dan  layanan publik dapat menjadi indikator keberhasilan pembangunan. 

Salah satu pembangunan infrastruktur publik yang sangat mendasar adalah pembangunan infrastruktur jalan.

Pantauan Media ini bahwa ada pembangunan infrastruktur jalan sedang dikerjakan di jalan Bayas, (lingkar kota-red), Kec. Teweh Tengah, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Akan tetapi Media ini tidak melihat papan pengumuman pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan tersebut dilokasi pekerjaan.

Sementara merujuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.29/PRT/M/2006, tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.12/PRT/M/2014, tentang Penyelenggaran Sistim Drainase Perkotaan dan Peraturan Presiden No.70 tahun 2012, tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden No.54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah pemasangan Papan Pelaksanaan Kegiatan seyogyanya di lakukan pihak pelaksana pekerjaan.

Bahkan merujuk Undang undang no.14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik  diharapkan transparansi kebijakan dan anggaran dapat diketahui publik.

Dalam UU KIP, atau UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan pertama, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; kedua, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana; ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas; keempat, kewajiban Badan Publik untuk mernbenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Kemudian bila asa proyek pemerintah tidak memasang Papan Pengumuman, apa konsekuensinya?

Publik tentu berharap kegiatan yang dibiayai pemerintah dapat tranparan.

Sampai berita ini terbit, belum ada konfirmasi dari pihak terkait.

Redaksi